APEC adalah singkatan dari
Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC
didirikan pada tahun 1989, di Canberra, Australia. APEC bertujuan mengukuhkan
pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik.
Dengan kata lain Asia-Pacific Economic Cooperation, atau APEC, adalah forum
utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan
investasi di kawasan Asia-Pasifik.
APEC adalah satu-satunya pemerintahan antar kelompok
di dunia yang beroperasi atas dasar komitmen yang tidak mengikat, dialog
terbuka dan sama menghormati pandangan dari semua peserta. Tidak seperti WTO
atau badan-badan perdagangan multilateral lainnya, APEC tidak memiliki
kewajiban perjanjian yang diperlukan dari peserta. Keputusan yang dibuat dalam
APEC yang dicapai dengan konsensus dan komitmen yang dilakukan secara sukarela.
APEC memiliki 21 anggota – disebut
sebagai “Member Ekonomi” – yang menyumbang sekitar 40,5% 1 dari populasi dunia,
sekitar 54,2% 1 dari GDP dunia dan sekitar 43,7% 2 dari perdagangan dunia.
Maksud dan Tujuan
APEC didirikan pada tahun 1989 untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran untuk wilayah dan untuk memperkuat komunitas Asia-Pasifik.
APEC didirikan pada tahun 1989 untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran untuk wilayah dan untuk memperkuat komunitas Asia-Pasifik.
Sejak awal, APEC telah bekerja untuk
mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain di wilayah Asia-Pasifik,
menciptakan ekonomi domestik yang efisien dan secara dramatis meningkatkan
ekspor. Kunci untuk mencapai visi APEC adalah apa yang disebut sebagai ‘Tujuan
Bogor’ yang bebas dan terbuka perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik
pada tahun 2010 untuk ekonomi industri hingga 2020 untuk mengembangkan
ekonomi.. Tujuan ini diadopsi oleh 1994 mereka Para pemimpin di pertemuan di Bogor,
Indonesia.
Bebas dan terbuka membantu
perdagangan dan investasi ekonomi untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja dan
memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perdagangan internasional dan
investasiSebaliknya, proteksi harga tetap tinggi dan mendorong inefisiensi
dalam industri-industri tertentu. erdagangan bebas dan terbuka membantu
menurunkan biaya produksi dan dengan demikian mengurangi harga barang dan jasa
– manfaat langsung bagi semua.
APEC juga bekerja untuk menciptakan
lingkungan yang aman dan efisien pergerakan barang, jasa dan orang di seluruh
di wilayah perbatasan melalui kebijakan ekonomi dan kesejajaran dan kerjasama
teknis.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)APEC
KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.APEC menghasilkan “Deklarasi Bogor” pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.
KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.APEC menghasilkan “Deklarasi Bogor” pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.
Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan
di Vancouver, Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan
bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran
Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu. Pada tahun
2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali
berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali
ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat
melaksanakan serangan itu.Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan
pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC.
Peran Serta Indonesia Dalam APEC
Pada bulan Agustus 2005, Departemen Luar Negeri (Deplu) bekerja sama dengan CSIS mengadakan workshop dengan tema “APEC dan Indonesia di Persimpangan Jalan”. Workshop ini, yang dihadiri kalangan swasta, akademisi, LSM, dan pemerintah, dibagi menjadi dua sesi. Sesi Pertama membahas tema ”Mid-Term Stocktake: Kemajuan dan Tantangan dalam Bidang Liberalisasi dan Fasilitasi Menuju Bogor Goals”. Fokus sesi ini adalah mengidentifikasi sejauh mana liberalisasi perdagangan dan investasi dalam forum APEC telah dicapai. Berbagai hambatan pada bidang-bidang yang belum mencapai kemajuan juga dibahas dalam sesi ini.
Pada bulan Agustus 2005, Departemen Luar Negeri (Deplu) bekerja sama dengan CSIS mengadakan workshop dengan tema “APEC dan Indonesia di Persimpangan Jalan”. Workshop ini, yang dihadiri kalangan swasta, akademisi, LSM, dan pemerintah, dibagi menjadi dua sesi. Sesi Pertama membahas tema ”Mid-Term Stocktake: Kemajuan dan Tantangan dalam Bidang Liberalisasi dan Fasilitasi Menuju Bogor Goals”. Fokus sesi ini adalah mengidentifikasi sejauh mana liberalisasi perdagangan dan investasi dalam forum APEC telah dicapai. Berbagai hambatan pada bidang-bidang yang belum mencapai kemajuan juga dibahas dalam sesi ini.
Tema Sesi Kedua adalah “APEC dan
Indonesia: Relevansi APEC dalam Membahas Isu-Isu di luar Isu-Isu Ekonomi”. Sesi
ini membahas prioritas jangka panjang Indonesia di APEC dan relevansi APEC
sebagai forum untuk membahas isu-isu non-ekonomi, seperti isu sosial dan
keamanan.
Seminar diawali oleh laporan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Deplu dan dilanjutkan oleh pidato pembukaan Menteri Luar Negeri serta keynote speech Menteri Perdagangan. Menteri Luar Negeri menekankan bahwa, sebagai salah satu pendiri kerjasama ini, Indonesia memainkan peran yang sangat menentukan untuk merumuskan visi APEC dan telah berperan aktif dalam mencetuskan Bogor Goals, yaitu mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka tahun 2010 untuk ekonomi maju serta 2020 untuk ekonomi berkembang. Menlu menggarisbawahi agar Indonesia dapat kembali memainkan peran kepemimpinan dalam proses APEC.
Seminar diawali oleh laporan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Deplu dan dilanjutkan oleh pidato pembukaan Menteri Luar Negeri serta keynote speech Menteri Perdagangan. Menteri Luar Negeri menekankan bahwa, sebagai salah satu pendiri kerjasama ini, Indonesia memainkan peran yang sangat menentukan untuk merumuskan visi APEC dan telah berperan aktif dalam mencetuskan Bogor Goals, yaitu mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka tahun 2010 untuk ekonomi maju serta 2020 untuk ekonomi berkembang. Menlu menggarisbawahi agar Indonesia dapat kembali memainkan peran kepemimpinan dalam proses APEC.
Menteri Perdagangan dalam
sambutannya, menekankan bahwa APEC merupakan forum kerjasama yang penting bagi
Indonesia. APEC dapat bermanfaat bagi Indonesia khususnya dalam hal peningkatan
fasilitas perdagangan dan investasi serta Economic and Technical Cooperation
(ECOTECH). Menteri Perdagangan menggarisbawahi bahwa kerjasama APEC tetap
relevan mengingat anggotanya dapat mendiskusikan isu-isu perdagangan dan
investasi tanpa harus bernegosiasi, suatu hal yang tidak dapat dilakukan di
World Trade Organization (WTO).
Para pembicara yang tampil pada Sesi
Pertama adalah Mahendra Siregar, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional
Menko Perekonomian, Pos M. Hutabarat, Staf Ahli Depdag, dan David Parsons, APEC
Business Advisory Council (ABAC), sedangkan para pembahas adalah Wisber Loeis,
Mantan Dirjen HELN Deplu, dan Alexander Chandra, Institute for Global Justice.
Direktur Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Deplu bertindak sebagai
moderator pada sesi ini.
Para pembicara pada Sesi Kedua
adalah Ali Alatas, Mantan Menlu RI, dan Hadi Soesastro, Centre for Strategic
and International Studies (CSIS), sedangkan yang bertindak sebagai pembahas
adalah Lepi Tarmidi, Universitas Indonesia (UI), dan Abdullah Hehamahua,
Penasehat KPK. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Deplu
bertindak sebagai moderator .
Latar Belakang Pembentukan APEC
Konperensi negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan atas prakarsa Australia pada bulan November 1989 di Canberra merupakan forum antar pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama “Asia Pacific Ekonomic Cooperation” atau disingkat APEC. Latar belakang berdirinya APEC ditandai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan, dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1980-an
Konperensi negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan atas prakarsa Australia pada bulan November 1989 di Canberra merupakan forum antar pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama “Asia Pacific Ekonomic Cooperation” atau disingkat APEC. Latar belakang berdirinya APEC ditandai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan, dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1980-an
Kemajuan teknologi di bidang
transportasi dan telekomunikasi semakin mendorong percepatan perdagangan global
yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat pada pasar uang,
arus modal, dan meningkatnya kompetisi untuk memperoleh modal, tenaga kerja
terampil, bahan baku, maupun pasar secara global. Globalisasi perdagangan ini
mendorong meningkatnya kerja sama ekonomi di antara negara-negara seka-wasan
seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang menerapkan sistem pasar tunggal
untuk Eropa; North American Free Trade Area (NAFTA) di kawasan Amerika Utara;
ASEAN Free Trade Area (AFTA) di kawasan Asia Tenggara; dan Closer Economic
Relations (CER) yang merupakan kerja sama ekonomi antara Australia dan Selandia
Baru.
Perubahan-perubahan yang terjadi
pada dekade 80-an juga ditandai oleh berakhirnya perang dingin antara Amerika
Serikat dan Uni Soviet dan diikuti dengan berkurangnya persaingan
persen-jataan. Forum-forum internasional yang seringkali didominasi dengan
pembahasan masalah pertahanan dan keamanan, mulai digantikan dengan pembahasan
masalah-masalah ekonomi dan perdagang-an. Sejalan dengan perubahan tersebut,
timbul pemikiran untuk mengalihkan dana yang semula digunakan untuk perlombaan
senjata ke arah kegiatan yang dapat menunjang kerja sama ekonomi antar negara.
Kerja sama APEC dibentuk dengan
pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan
di antaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi,
arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif, sehingga
diperlukan konsultasi dan kerja sama intra-regional. Anggota ekonomi APEC
memiliki keragam-an wilayah, kekayaan alam serta tingkat pembangunan ekonomi,
sehingga pada tahun-tahun per-tama, kegiatan APEC difokuskan secara luas pada
pertukaran pandangan (exchange of views) dan pelaksanaan proyek-proyek yang
didasarkan pada inisiatif-inisiatif dan kesepakatan para anggotanya.
Tujuan Pendirian APEC
Pada Konperensi Tingkat Menteri (KTM) I APEC di Canberra tahun 1989, telah disepakati bahwa APEC merupakan forum konsultasi yang longgar tanpa memberikan “Mandatory Consequences” kepada para anggota-nya. Dari kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa APEC memiliki dua tujuan utama:
Pada Konperensi Tingkat Menteri (KTM) I APEC di Canberra tahun 1989, telah disepakati bahwa APEC merupakan forum konsultasi yang longgar tanpa memberikan “Mandatory Consequences” kepada para anggota-nya. Dari kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa APEC memiliki dua tujuan utama:
1. Mengupayakan terciptanya
liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan
multilateral yang sesuai dengan kerangka GATT dalam rangka memajukan proses
kerja sama ekonomi Asia Pasifik dan perampungan yang positif atas perundingan
Putaran Uruguay.
2. Membangun kerja sama praktis
dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang
menyangkut penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi, liberalisasi perdagangan,
investasi, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Sesuai kepentingannya, APEC telah
mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang
lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi.
Pada pertemuan informal yang pertama para pemimpin APEC di Blake Island,
Seattle, Amerika Serikat tahun 1993, ditetapkan suatu visi mengenai masyarakat
ekonomi Asia Pasifik yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan;
usaha kerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari
perubahan-perubahan; pertukaran barang, jasa, investasi secara bebas;
pertumbuhan ekonomi dan standar hidup serta pendidikan yang lebih baik, serta
pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Sekretariat APEC
§ Sekretariat APEC dibentuk pada tahun
1993. Para pegawai Sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh negara
anggota ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh
seorang Direktur Eksekutif dengan masa tugas satu tahun dan berasal dari negara
anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC.
§ Indonesia menempatkan wakil-nya di
Sekretariat APEC dan mendapat tugas sebagai Direktur Bidang Gender dan Policy
Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME) sejak tahun 1998.
§ Sekretariat APEC yang berdomisili di
Singapore, dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam beberapa bidang yakni,
Sekretariat APEC di bidang Committee on Trade and Investment (CTI), bidang
services, Tariff and Non Tariff Measures (NTMs), bidang Standards and
Conformance (SCSC), bidang Customs Procedures (SCCP), bidang Intelectual
Pro-perty Right (IPEG), Competition Policy, Government Procurement (GPEG),
Deregulation, Rules of Origin, Dispute Mediation, Mobility of Business People,
Implementation of Uruguay Round Outcomes (UR Outcomes), Early Voluntary
Sectoral Liberalization (EVSL), Economic Committee, Budget and Management
Committee (BMC), ECOTECH, Energy, Fisheries, Human Recources Development (HRD),
Industrial Science and Technology (ISTWG), Marine Resource Conservation,
Telecommunications, Tourism, Trade Promotion, Transportation, Policy Level
Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME), Agrculture Technical
Cooperation Reports Group (ATC), APEC Study Centers, Sustainable Development,
Infrastructure Workshop, Gender Issues Sustainable Recovery, Management Review,
Electronic Commerce, APEC Food System, Public Affairs, Communications and
Database.
Sekretariat APEC berfungsi untuk:
– menunjang mekanisme kegiat-an APEC
– menyediakan “advisory” teknis untuk koordinasi pembinaan bidang perdagangan
– mengenalkan dan menginfor-masikan peranan APEC kepada masyarakat dunia.
– menunjang mekanisme kegiat-an APEC
– menyediakan “advisory” teknis untuk koordinasi pembinaan bidang perdagangan
– mengenalkan dan menginfor-masikan peranan APEC kepada masyarakat dunia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar